Home
Obkesindo.com – SELASA petang, tepatnya 6 Juni 2023, telah digelar Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Korwil Obkesindo/IHO (Observasi Kesehatan Indonesia/Indonesian Health Observer) Provinsi Jawa Timur. Pelantikan pengurus IHO dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur.
Acara pelantikan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sejumlah kepala dinas kesehatan, berbagai kepala OPD, dan undangan lainnya. Acara pelantikan dihadiri juga oleh Ketua Umum Obkesindo Abidinsyah Siregar.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah menyatakan kegembiraan dan harapannya terhadap Obkesindo Jawa Timur. Menurut Khofifah, Obkesindo bukan sekadar lembaga yang diisi para thinker, melainkan juga diisi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap penanganan isu kesehatan.
Banyak hal dan pelajaran berharga selama ini yang bisa menjadi tempat berkaca. Menangani isu kesehatan bukanlah hal yang mudah karena bertali-temali dengan banyak faktor.
Etika bisnis, misalnya, disebut Khofifah sebagai salah satu isu yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Persoalan kesehatan anak, antara lain, menurut Khofifah tidak hanya berkaitan dengan isu kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua. Tetapi, juga berkaitan dengan isu etika bisnis yang terkadang lebih mementingkan bagaimana menarik keuntungan daripada tanggung jawab untuk membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Isu Prioritas
Kalau coba diurai satu per satu, sesungguhnya ada banyak isu kesehatan di Provinsi Jawa Timur yang perlu ditangani. Meski demikian, untuk lima tahun ke depan, disepakati Obkesindo/IHO Provinsi Jawa Timur akan memfokuskan pada tiga isu penting.
Yaitu, persoalan pencegahan dan penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta bagaimana mendorong dan menjamin perluasan layanan kesehatan yang berkualitas. Tiga isu itu dipilih karena dinilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang sifatnya segera.
Seperti diketahui, stunting dan gizi buruk adalah salah satu jenis gangguan kesehatan yang menjadi keprihatinan pemerintah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Bagi anak-anak, pemenuhan gizi yang belum tercukupi dengan baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya.
Salah satu gangguan kesehatan akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada bayi atau anak adalah stunting atau tubuh pendek. WHO menyatakan, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai.
Dampak buruk stunting tidak hanya menyebabkan anak tumbuh dengan tubuh pendek. Pada 2018, misalnya, 3 dari 10 balita di Indonesia dilaporkan menderita stunting atau memiliki tinggi badan lebih rendah daripada standar usianya. Kondisi itu jelas perlu diwaspadai.
Lebih dari sekadar bertubuh pendek yang mungkin menyebabkan anak berisiko menjadi korban perundungan, balita yang menderita stunting berpotensi mengalami penderitaan dan serangan penyakit lain yang lebih kompleks.
Stunting bukan sekadar berarti gizi buruk yang ditandai dengan kondisi tubuh anak yang begitu kurus. Faktanya, yang sering terjadi, anak yang mengalami stunting tidak terlalu kentara secara fisik. Anak atau balita stunting pada umumnya terlihat normal dan sehat. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ada aspek-aspek lain yang justru jadi persoalan.
Yakni, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem metabolisme tubuh yang tidak optimal. Sebagai contoh, kalau anak lain bisa tumbuh ke atas, anak dengan stunting justru tumbuh ke samping. Kondisi itu kemudian berisiko terhadap penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes atau obesitas.
Berbagai studi menemukan bahwa persoalan pemenuhan gizi pada anak tidak semata dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga faktor kesadaran orang tua. Ada sejumlah kendala yang menghambat tumbuhnya kesadaran dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Kesehatan ibu dan anak adalah salah satu isu kesehatan yang perlu ditangani segera. Sebab, implikasi atau dampaknya bisa panjang.
Memperluas jangkauan layanan kesehatan dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan adalah prasyarat yang dibutuhkan untuk memastikan jaminan kesehatan masyarakat. Selama ini, harus diakui bahwa layanan kesehatan masyarakat masih berjalan kurang adil, dan bahkan kurang berpihak kepada keluarga-keluarga miskin.
Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi masih sering sulit memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.
Tanpa adanya program intervensi yang komprehensif dan kontekstual, tidaklah mungkin isu-isu kesehatan yang muncul akan dapat tertangani.
Partner Kritis
Sebagian besar pengurus Obkesindo/IHO Provinsi Jawa Timur yang dilantik di Grahadi diisi dosen dari berbagai PT dan praktisi yang memiliki kompetensi yang benar-benar bisa diandalkan. Meski demikian, kerja Obkesindo/IHO sebetulnya tidak masuk menjadi pelaksana teknis di lapangan. Obkesindo/IHO di sini hanya memerankan diri sebagai observer dan memberikan dukungan pemikiran yang strategis dan kontekstual.
Di berbagai daerah, Obkesindo/IHO dibentuk dengan tujuan agar dapat menjalin sinergi dengan pimpinan daerah, OPD, dan potensi kekuatan sosial di masyarakat yang memiliki peran strategis di bidang kesehatan.
Seperti dikatakan Ketua Umum Obkesindo Abidinsyah Siregar, Obkesindo berperan sebagai partner kritis yang senantiasa akan memberikan masukan dan alternatif pemikiran yang berkaitan dengan upaya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas serta berkeadilan.
Disadari bahwa hanya dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, kita dapat bergerak cepat dan turut berkontribusi membantu Pemprov Jawa Timur serta berbagai stakeholder terkait untuk memberikan insight yang konstruktif agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Sebab, bagaimanapun, kesehatan adalah pilar utama dalam ketahanan nasional sekaligus menjadi basis tercapainya tujuan nasional.
Provinsi Jawa Timur sendiri dengan penduduk yang banyak, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kondisi sosial budaya yang relatif heterogen, saatnya mengagendakan outcome yang jelas dengan benefit keadilan sosial yang makin dirasa dan terlihat.
Dengan pendekatan perencanaan berbasis outcome dan kolaborasi sinergis lintas sektoral, masalah health and beyond (lingkungan, pendidikan, perilaku, pemerataan layanan kesehatan, dan lain-lain) akan bisa diatasi dengan tepat rencana, tepat aksi, tepat sasaran, dan tepat hasil.
Perlu kita akui bahwa tantangan kesehatan kita ke depan bukanlah hal yang mudah. Masih diperlukan berbagai evaluasi dan analisis layanan kesehatan yang lebih komprehensif guna perbaikan kualitas kesehatan nasional, termasuk di wilayah Jawa Timur. (*)